Dispendukcapil Telah Lama Miliki Unit Pengaduan Layanan Publik

Dispendukcapil Telah Lama Miliki Unit Pengaduan Layanan Publik

2014-01-13 07:00:00 +0700
Pemerintah selalu berupaya meningkatkan layanan publik. Salah satunya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2013 yang disahkan Presiden pada Desember tahun lalu. Perpres tersebut mewajibkan instansi, perusahaan, atau pusat pelayanan publik, baik pemerintahan maupun swasta, menyediakan sarana pengaduan pelayanan publik.

Perpres tersebut mengatakan, seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, baik perseorangan, kelompok maupun badan hukum, mempunyai hak untuk menyampaikan peng- aduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Agus Widiyarta, Kepala Perwakilan Ombudsman Surabaya mengatakan, hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik dan peningkatan mutu layanan publik. Pihaknya mengaharp masyarakat mengetahui, termasuk penyelenggara layanan publik.

Menurut Perpres tersebut, tiap instansi maupun perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, diharapkan memiliki unit pengelolaan pengaduan masyarakat. Unit tersebut harus dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Ada mekanisme yang jelas. Termasuk pengelolaan dan penyelesaian pengaduan harus diselesaikan secara jelas, dipantau, dan dilaporkan.

Suharto Wardoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya mengatakan, Dispendukcapil telah lama memiliki unit pengaduan layanan publik. Unit tersebut telah dikelola dengan baik. Setiap pengaduan yang ada ditangani dan dilaporkan kembali kepada pihak yang melapor.

Agenda
2017-11-14 15:51:28 +0700
Pertunjukan Rakyat
2017-11-13 14:50:04 +0700
Bursa Kerja Terbuka November 2017
2017-11-11 15:28:50 +0700
Pesta Cak Koen 2017
2017-11-10 13:16:39 +0700
Jadwal Pelaksanaan Bazar Usaha Mikro Tahun 2017
2017-10-30 09:41:30 +0700
Rangkaian Kegiatan Hari Pahlawan tahun 2017