Bagian Hukum Sekda Kota Surabaya Gelar Sosialisasi UU 32 tahun 2009 Tentang PPLH

Bagian Hukum Sekda Kota Surabaya Gelar Sosialisasi UU 32 tahun 2009 Tentang PPLH

2017-09-27 14:28:58 +0700

Dinkominfo-Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang penting dalam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup. Agar menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu Pemerintah Kota Surabaya melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bertempat di Gedung Wanita, Rabu (27/9), berbagai stakeholder hadir mendapat paparan dari berbagai narasumber terkait Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Umar Suyudi, Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI memaparkan materi terkait potret lingkungan hidup Indonesia. Menurut Umar, limbah B3 tidak akan bisa hilang. Ia mencontohkan kasus Minamata yang terjadi pada tahun 1970. Kasus tersebut terjadi akibat penambangan emas yang dilakukan pada tahun 1928 hingga 1956.

Masih menurut Umar, pencemaran limbah B3 memiliki dampak buruk bagi ekosistem. Beberapa makhluk hidup yang terpapar limbah B3 mengalami mutasi. Mulai dari sirip ikan yang cacat, sapi bermutasi hingga manusia menjadi cacat.

Sedangkan Udaharipantjoro, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menjelaskan, index kualitas lingkungan hidup provinsi menempati angka 66,81 yang berarti berada pada kategori cukup, di atas target RPJMN. Ia menambahkan, Indeks Kualitas Air berada pada angka 50,75, Indeks Kualitas Udara pada angka 90,09, dan Indeks Tutupan Lahan pada angka 61,40.

Masih menurut Kabid Tata Lingkungan, untuk meningkatkan IKLH butuh partisipasi berbagai stakeholder.  Prioritas pengawasan penataan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur meliputi izin lingkungan dan atau izin PPLH diterbitkan Provinsi Jawa Timur, berpotensi pencemaran skala nasional atau provinsi, keberlanjutan hasil pengawasan tahun 2015-2016, tindak lanjut hasil pengawasan tidak langsung, obyek proper peringkat merah atau hitam, dan lokasi di wilayah kewenangan provinsi.

Di kesempatan yang sama, Sukris, Kanit Tindak Pidana Tertentu Polrestabes Surabaya memaparkan Strategi Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ia menjelaskan, untuk menginventarisir produsen dan pengelola limbah B3 pihaknya berkoordinasi dengan mengedepankan enam pilar. Yaitu DLH kota Surabaya, BLH Provinsi Jatim, Perum Pelabuhan, Bea Cukai Kanwil Jatim, dan LSM Lingkungan Hidup. Lebih lanjut Sukris menambahkan, upaya lidik dilakukan secara terpadu dengan melibatkan DLH Kota Surabaya atau BLH Provinsi Jatim.

Ulfiani Ekasari, Kasie Inventarisasi dan Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya menjelaskan, masyarakat dapat mengadukan permasalahan lingkungan melalui Media Center Pemerintah Kota Surabaya maupun situs www.surabaya.go.id Ulfiani menambahkan, ada empat langkah penanganan pengaduan dari masyarakat yakni penerimaan, verifikasi, penelaahan dan berikutnya rekomendasi. Setiap langkah yang dilakukan akan dilaporkan kepada pengadu.

Sementara itu Lilik Pudjiastuti, Dosen Universitas Airlangga menuturkan, hak atas lingkungan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4). Negara memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan air dan bumi. Negara juga berwenang untuk mengatur hubungan antara orang dengan bumi dan air. Lilik menambahkan, negara berwenang untuk mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum tentang bumi dan lain-lain. (pri)

Agenda
2017-11-14 15:51:28 +0700
Pertunjukan Rakyat
2017-11-13 14:50:04 +0700
Bursa Kerja Terbuka November 2017
2017-11-11 15:28:50 +0700
Pesta Cak Koen 2017
2017-11-10 13:16:39 +0700
Jadwal Pelaksanaan Bazar Usaha Mikro Tahun 2017
2017-10-30 09:41:30 +0700
Rangkaian Kegiatan Hari Pahlawan tahun 2017