Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Dinkominfo Surabaya Bekali Kelurahan

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Dinkominfo Surabaya Bekali Kelurahan

2017-10-19 10:34:44 +0700

Dinkominfo-Di era globalisasi seperti ini, arus informasi menjadi lebih deras. Masyarakat bisa meminta berbagai macam informasi kepada pemerintah dan merupakan kewajiban dari pemerintah untuk dapat menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat. Kelurahan merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan seringkali menjadi tempat tujuan masyarakat untuk meminta informasi yang ada disekitar mereka. Oleh sebab itu, perlu adanya pembekalan kepada kelurahan tentang hal tersebut. 

Pada hari Kamis (19/10), bertempat di Ruang ATCS, gedung Pemerintah Kota Surabaya lantai 6, sebanyak 40 perwakilan dari 40 kelurahan se-Kota Surabaya mendapatkan pembekalan dari Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Standar Minimal PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu. 

Dalam kesempatan tersebut, Novi Setiowati, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Surabaya dalam sambutannya mengatakan bahwa PPID di Kota Surabaya terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu, dan kelurahan menjadi PPID Pembantu. Oleh sebab itu, kelurahan memiliki hak dan juga kewajiban untuk menjawab permohonan informasi yang ditujukan kepada kelurahan, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, Djoko Tetuko, konsultan PPID selaku narasumber dalam acara ini memaparkan tentang pentingnya setiap kelurahan untuk menyediakan ruang atau meja pelayanan informasi publik di kantor lurah masing-masing agar masyarakat yang datang untuk meminta informasi dapat dilayani dengan mudah dan cepat. Ia juga menjelaskan bahwa permohonan informasi memiliki alur dan hal-hal lain yang perlu disiapkan seperti formulir, buku register, telepon, poster, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang datang dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan tentang informasi publik dan juga agar permohonan informasi menjadi lebih teratur dan sistematis. 

Masih menurut Djoko, setiap kelurahan harus melengkapi ruang pelayanan informasi publik dengan informasi-informasi penting seperti Maklumat Pelayanan, informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, program pemerintah, sosialisasi, dan lain sebagainya. Ia juga menjelaskan tentang kerja petugas yang nantinya akan melayani masyarakat yang datang untuk memohon informasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.(san/ynu) 

Agenda
2017-11-14 15:51:28 +0700
Pertunjukan Rakyat
2017-11-13 14:50:04 +0700
Bursa Kerja Terbuka November 2017
2017-11-11 15:28:50 +0700
Pesta Cak Koen 2017
2017-11-10 13:16:39 +0700
Jadwal Pelaksanaan Bazar Usaha Mikro Tahun 2017
2017-10-30 09:41:30 +0700
Rangkaian Kegiatan Hari Pahlawan tahun 2017