Dinkominfo Hadirkan Konsultan PPID Untuk Perkuat Kinerja PPID

Dinkominfo Hadirkan Konsultan PPID Untuk Perkuat Kinerja PPID

2017-10-24 12:02:42 +0700

Dinkominfo-Untuk kesekian kalinya Pemerintah Kota Surabaya gelar pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Selasa siang (24/10) bertempat di Ruang Rapat Dinkominfo, Perangkat Daerah Pemkot Surabaya mendapat materi Penguatan Kinerja PPID.

Pertemuan yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya ini menghadirkan narasumber utama Joko Tetuko Konsultan PPID Jawa Timur. Cahyo Utomo Sekretaris Dinkominfo Kota Surabaya menyambut baik acara yang dihadiri oleh para Lurah dari wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Timur.

Cahyo mengutarakan kepada para Lurah untuk tidak segan melapor kepada tim PPID Pemkot Surabaya mengenai segala permasalahan publik yang ada di tingkat kelurahan. Hal tersebut seperti yng diungkapkannya saat membuka pertemuan ini.

"Saya tegaskan sekali lagi kepada pak Lurah dan bu Lurah sekalian untuk tidak ragu dan tidak segan melapor kepada kami segala permasalahan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat," tutur Cahyo

Dalam kesempatan tersebut Joko Tetuko memaparkan materi terkait Standarisasi Sarana Prasarana RPID (Permohonan), Kerja Petugas/Fungsional RPID (Menerima dan Memberikan Informasi Publik), Kerja Petugas/Fungsional DIDP (Memcatat Semua Kegiatan), serta Koordinasi Antara PPID Pembantu dan PPID Utama.

Mantan Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur tersebut mengatakan, Badan Publik memiliki kewajiban sesuai amanat UU no.14 th 2008 yakni menyediakan keterbukaan informasi publik. Selain itu ia juga menambahkan peraturan-peraturan yang mendasari PPID antara lain Perki 1/2010, Permendagri, dan Perwali.

Mantan Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur tersebut memaparkan mengenai alur Kerja Petugas/Fungsional RPID saat menerima permohonan. Diantaranya adalah mencatat pemohon informasi pada buku tamu (khusus) Informasi Publik, mencatat identitas dan informasi, jika syarat pemonta legal maka permohonan dilanjutkan dalam form permohonan informasi.

"Kalau ada orang datang ke kelurahan tanpa alas kaki sekalipun. Kemudian ia melakukan permohonan dan membawa KTP/identitas silahkan langsung dilayani. Catat semua permohonannya di buku tamu." tegas Joko.

Joko mengantisipasi pencatatan semua permohonan informasi publik tersebut untuk berjaga-jaga apabila suatu saat pemohon melapor ke Om Budsman, maka pihak PPID pembantu telah mempunyai data yang valid.(hnm/pri)

Agenda
2017-11-14 15:51:28 +0700
Pertunjukan Rakyat
2017-11-13 14:50:04 +0700
Bursa Kerja Terbuka November 2017
2017-11-11 15:28:50 +0700
Pesta Cak Koen 2017
2017-11-10 13:16:39 +0700
Jadwal Pelaksanaan Bazar Usaha Mikro Tahun 2017
2017-10-30 09:41:30 +0700
Rangkaian Kegiatan Hari Pahlawan tahun 2017