Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

2015-09-10 09:28:06 +0700

Alamat :

Jl. Jimerto 25 - 27 Lt. V Surabaya

Telp. (031) 5312144 ext. 591


DASAR HUKUM ORGANISASI
 

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (1), (2))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Kesatu Pasal 4)
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 5)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Bab II Bagian Kedua Paragraf 1)

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah membawahi beberapa Sub Bagian:
1. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah
2. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
3. Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang :
 
a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
b. Pemberdayaan Masyarakat.

 

Rincian Tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

 

a.
penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota;
b.
pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) skala kota;
c.
 
pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
d.
 
penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di wilayah kota;
e.  pelaksanaan fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
f.
penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi;
g.
penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota;
h.  penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota;
i.
pelaksanaan harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan provinsi;
j.
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
k.
perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan;
l.
pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;
m.
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;
n.
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;
o.  penetapan kebijakan pemerintah kelurahan daerah skala kota;
p. penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala kota;
q.
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
r. 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
s.
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
t.
pengolahan database penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
u.
penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota;
v.
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota; 
w. pengusulan penataan daerah skala kota; 
x.
pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah; 
y.
pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah; 
z. pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan    daerah;
aa. pembentukan kecamatan;
bb. pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah;
cc. pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota; 
dd.
pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah;
ee.
penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otonomi khusus; 
ff.
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otonomi khusus dalam wilayah kota;
gg. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otonomi khusus dalam wilayah kota;
hh.
pembangunan dan pengelolaan database  penataan daerah dan otonomi khusus skala kota;
ii.
penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah;
jj.
menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah;
kk. pengolahan database laporan penataan daerah skala kota;
ll.
penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
mm.
penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);
nn.
penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di kota;
oo.
penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota;
pp. pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota;
qq. 
pelaksanaan inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota;
rr. penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota;
ss. pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota;
tt.
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota;
uu.
pelaksanaan inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi;
vv.
penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas kelurahan skala kota;
ww.
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota;
xx.
pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota;
yy.
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
 
a.
penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
b.
pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
c.
pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
d.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
e.
pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah di bidang Pengembangan Otonomi Daerah.

 

Rincian tugas Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

a.
penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota;
b.
pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) skala kota;
c. pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
d. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di wilayah kota;
e. pelaksanaan fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
f. penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi;
g. penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota;
h. penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota;
i. pelaksanaan harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan provinsi;
j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
k. perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan;
l. pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.

 

Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah di bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan.

Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :
 
a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;
b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;
c. penetapan kebijakan pemerintah kelurahan daerah skala kota;
d. penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala kota;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
h. pengolahan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
i. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota;
j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota.

Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah di bidang pembinaan dan penataan wilayah.

Rincian tugas Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah adalah sebagai berikut :
 

a. pengusulan penataan daerah skala kota;
b. pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah;
c. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
d. pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
e. pembentukan kecamatan;
f. pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah;
g. pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota;
h. pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah;
i. penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otonomi khusus;
j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otonomi khusus dalam wilayah kota;
k. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otonomi khusus dalam wilayah kota;
l. pembangunan dan pengelolaan database  penataan daerah dan otonomi khusus skala kota;
m. penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah;
n. menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah;
o. pengolahan database laporan penataan daerah skala kota;
p. penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
q. penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);
r. penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di kota;
s. penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota;
t. pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota;
u. pelaksanaan inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota;
v. penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota;
w. pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota;
x. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota;
y. pelaksanaan inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi;
z. penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas kelurahan skala kota;
aa. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
bb. pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota;
cc. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
Agenda
2018-05-22 16:24:59 +0700
Roadshow & Bazar Ramadhan 1439 H
2018-05-21 17:28:56 +0700
Jadwal PPDB 2018
2018-05-14 21:57:50 +0700
Program Beasiswa Perguruan Tinggi Negeri
2018-05-04 15:25:29 +0700
Pasar Malam Tjap Toendjoengan
2018-05-03 00:33:27 +0700
Festival Pertunjukan Rakyat (Pertura)