Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Alamat :

Jl. Jimerto No. 6-8 Surabaya
Telp. (031) 5343051-57
Psw. 153

 

DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 18)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Kesatu)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5,

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan pematusan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina  marga dan pematusan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan di bidang kesekretariatan.

Pasal 8

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
sebagai berikut :

a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;

e. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dan penyiapan perangkat hukum;

h. pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota;

i. pemrosesan administrasi pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

j. peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kota.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 2
Bidang Perancangan dan Pemanfaatan

Pasal 10

Bidang Perancangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan di bidang perancangan dan pemanfaatan.

Pasal 11

Rincian tugas Bidang Perancangan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pengaturan jalan kota;

c. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

d. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota;

e. penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota;

f. pembiayaan pembangunan jalan kota;

g. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran jalan kota;

h. pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota;

i. penyusunan peraturan daerah mengenai Norma, Standar,Prosedur, dan Kriteria (NSPK) drainase dan pematusan genangan di wilayah kota berdasarkan Standar, Pedoman dan Manual (SPM) yang disusun pemerintah pusat dan provinsi;

j. penyusunan rencana induk Prasarana dan Sarana (PS) drainase skala kota;

k. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.

Pasal 12

(1) Seksi Perancangan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan jalan dan jembatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan jalan dan jembatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan jalan dan jembatan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perancangan jalan dan jembatan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perancangan Pematusan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan pematusan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan pematusan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan pematusan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perancangan pematusan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemanfaatan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan jalan, jembatan dan pematusan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan jalan, jembatan dan pematusan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan jalan, jembatan dan pematusan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan jalan, jembatan dan pematusan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 3
Bidang Jalan dan Jembatan

Pasal 13

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 14

Rincian tugas Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penetapan status jalan kota;

c. pembinaan jalan;

d. pembangunan jalan;

e. pelaksanaan konstruksi jalan kota;

f. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota.

Pasal 15

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 4
Bidang Pematusan

Pasal 16

Bidang Pematusan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan di bidang pematusan.

Pasal 17

Rincian tugas Bidang Pematusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota;

c. penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

d. penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;

e. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana drainase di wilayah kota;

f. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kota;

g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta penyehatan lingkungan skala kota

Pasal 18

(1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pematusan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana pematusan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana pematusan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan sarana dan prasarana pematusan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan sarana dan prasarana pematusan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pematusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pematusan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana prasarana pematusan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pematusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 5
Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 20

Rincian tugas Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota;

c. pengawasan Jalan;

d. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota;

e. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota;

f. pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota;

g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota;

h. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

i. pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana serta penyehatan lingkungan skala kota;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta penyehatan lingkungan skala kota.

Pasal 21

(1) Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Pematusan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana prasarana pengujian, pengawasan dan pengendalian pematusan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian pematusan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian pematusan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian pematusan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya