Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Alamat :

Jl. Jimerto 8 Surabaya
Telp. (031) 5343051-57
Telp. (031) 5312144 Psw. 533
Telp. (031) 5461865


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 2 Pasal 19)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Kedua)

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK

Pasal 22

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 22;
d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
   sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 24

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang kesekretariatan.

Pasal 25

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagai berikut :

a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan
   laporan dinas;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas,
   kearsipan dan perpustakaan;

e. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. pemrosesan administrasi penyelenggaraan Izin Mendirikan
   Bangunan (IMB);

h. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di
   tingkat kota;

i. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah
   kota yang bersangkutan;

j. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam
   wilayah kota;

k. pemrosesan administrasi penerbitan perizinan usaha jasa
   konstruksi;

l. pembentukan kelembagaan perumahan kota;

m. pemrosesan administrasi pemberian izin pemanfaatan ruang
   yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
   (RTRWK);

n. pemrosesan administrasi pembatalan izin pemanfaatan ruang
   yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
   (RTRWK);

o. penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan
   persyaratan;

p. pemrosesan administrasi penerbitan surat keputusan izin lokasi.

Pasal 26

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
       lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;

    d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
       umum dan kepegawaian;

    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
       tugas;

    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
       sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program  dan
       petunjuk teknis di bidang keuangan;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
   petunjuk teknis di bidang keuangan;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
   lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
 
    d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
   keuangan;

    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
   tugas;

    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
   sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bidang Tata Ruang

Pasal 27

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang tata ruang.

Pasal 28

Rincian tugas Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi
   Kasiba/Lisiba di wilayah kota;

c. penyusunan peraturan daerah mengenai Norma, Standar,
   Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kasiba dan Lisiba di wilayah kota;

d. perumusan bahan penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota;

e. penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi
   pembangunan kawasan di wilayah kota;

f. penyusunan peraturan daerah mengenai Norma, Standar,
   Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah
   kota;

g. penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional;

h. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan
   Lingkungan (RTBL);

i. pemberian masukan penyusunan dan penyempurnaan
   peraturan perundang-undangan bidang perumahan;

j.  peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan
    bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-
    undangan di atasnya;

k. pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan
    pengembangan pada skala kota;

l.  pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala
    kota;

m. pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma,
    Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), serta kebijakan dan
    strategi nasional perumahan;

n. penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan
    dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala kota;

o. pelaksanaan hasil sosialisasi di bidang pemanfaatan ruang;

p. pelaksanaan fasilitasi percepatan pembangunan perumahan
    skala kota;

q. perumusan kebijakan dan strategi kota, Monitoring dan evaluasi,
    pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian
    kawasan dan lingkungan hunian berimbang;

r. penyusunan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat
    kota;

s. perumusan bahan penetapan penataan ruang perairan sampai
    dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

t. perumusan bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan
    fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka
    penyelenggaraan penataan ruang;

u. pelaksanaan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
    (NSPK) bidang penataan ruang;

v. pelaksanaan sosialisasi Standar, Prosedur dan Manual (SPM)
    bidang penataan ruang;

w. pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat;

x. perumusan bahan penetapan rencana detail tata ruang untuk
    Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

y. penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan
    ruang;

z. pemanfaatan kawasan strategis kota;

 aa. pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
    bidang penataan ruang;

 bb. pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana
     Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
 
 cc. pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan
     lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat
     dan dunia usaha;

 dd. pemanfaatan Standar, Pedoman dan Manual (SPM) di bidang
     penataan ruang;

 ee. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur
     dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis
     kota;

 ff. pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang
     wilayah kota dan kawasan strategis kota;

 gg. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;

 hh. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota;

 ii. penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian
     pemanfaatan ruang kota;

 jj. pembentukan lembaga yang bertugas  melaksanakan
     pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota;

 kk. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah
     kota;

 ll. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan
     pembangunan perwilayahan skala kota;

 mm. pelaksanaan pedoman dan standar  pengembangan
     pembangunan perwilayahan skala kota;

 nn. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan
     perkotaan skala kota;

 oo. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan
     kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah
     kecamatan/kelurahan;

 pp. pelaksanaan kompilasi bahan koordinasi;

 qq. pelaksanaan rapat koordinasi;

 rr. penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan
     teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan
     teknis lainnya dari instansi terkait;

 ss. pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat
     keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor
     pertanahan kota;

 tt. pelaksanaan monitoring dan pembinaan perolehan tanah;

 uu. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan
     lahan dan pesisir skala kota;

 vv. pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir skala kota;

ww. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
     penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir skala kota;

 xx. perumusan bahan penetapan tata ruang dan tata guna lahan
     pertanian wilayah kota;

 yy. pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar
     untuk Umum (SPBU).

Pasal 29

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang perencanaan tata ruang;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang perencanaan tata ruang;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
       lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan tata ruang;

    d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
       perencanaan tata ruang;

    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
       tugas;

    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
       Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tata ruang;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tata ruang;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
       lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan tata ruang;

    d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
       pemanfaatan tata ruang;

    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
       tugas;

    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
       Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 

Paragraf 3
Bidang Permukiman

Pasal 30

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang permukiman.


Pasal 31

Rincian tugas Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sebagai berikut :

a.   pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b.   penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS)
     perkotaan di wilayah kota;

c.   pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma,
     Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);

d.   penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) air
     limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi Standar,
     Pedoman dan Manual (SPM);

e.   penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota;
     pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional


f.    dalam pembangunan Kasiba/Lisiba;

g.   pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan
     Lisiba di kota;

h.   pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba
     dan Lisiba di kota;

i.   penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya
     permukiman kumuh di wilayah kota;
     penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di

j.    kota;

k.   pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman
     kumuh/nelayan dengan rusunawa;

l.   penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan
     berbasis pemberdayaan masyarakat;

m.   pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah
     ditetapkan;

n.   penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah
     kota yang bersangkutan;

o.  perumusan bahan penetapan kebijakan, strategi, dan program
    kota di bidang pembiayaan perumahan;

p.  penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
    kota bidang pembiayaan perumahan;

q.  pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan
    instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem
    pembiayaan;

r.  pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan
    perumahan kepada para pelaku di tingkat kota;

s.  pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat
    kota;

t.  pelaksanaan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan
    pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;

u.  pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan
    di tingkat kota;

v.  pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan
    perumahan di tingkat kota;

w.  pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan;

x.  pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan, baik
    Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
    (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak
    di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen
    bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang;

y.  pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan
    perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
    Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun
    swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan
    bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor
    dan pengembang di kota;
    pembangunan Rusunawa dan Rusunami, Prasarana, Sarana,

z.   Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan
    diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan,
    perdagangan/produksi;

aa. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai
    stimulan di RSH, Rumah susun dan Rumah khusus dengan
    melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan;

bb. pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada
    daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan,
    pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, Prasarana,
    Sarana, Utilitas (PSU) umum;

cc. pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan
        khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian
        logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh
        bantuan;

dd. pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat
        bencana skala kota;

ee. pelaksanaan Standar, Pedoman dan Manual (SPM)
        perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pesisir
        dan pantai serta pulau kecil, di kota;

ff.     pelaksanaan dan/atau penerima bantuan perumahan;

gg. pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan
        pengungsi lintas kawasan se kota;

hh. pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta
        penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;

ii.     pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan
        rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan
        pulau-pulau kecil;

jj.     perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga
        pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan
        dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
        swadaya;

kk. penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
        pembangunan perumahan swadaya di kota;

ll.     pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
        kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan,
        pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
        pembangunan perumahan swadaya;

mm. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota
        tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan,
        pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
        pembangunan perumahan swadaya;

    qq. pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan
        perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota;

    rr. pelaksanaan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi
        Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang
        perumahan di tingkat kota;
        kemitraan antara pemerintahan daerah, badan

    ss. pelaksanaan
        usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan
        perumahan;

    tt. pelaksanaan fasilitasi  peningkatan  kapasitas  pelaku
        pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat
        di kota;

 uu. pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan
     masyarakat kota;

 ss. pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;

 tt. pembangunan terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C;

 uu. pembangunan terminal angkutan barang;

 vv. pembangunan pelabuhan SDP;

ww. pembangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset
     Pemerintah Kota;

 xx. pelaksanaan kegiatan  melalui pelaku   pembangunan
     perumahan;

 yy. penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.


Pasal 32

(1) Seksi Program dan Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang program dan perencanaan teknis;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang program dan perencanaan teknis;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
       lembaga dan instansi lain di bidang program dan perencanaan
       teknis;

    d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
       program dan perencanaan teknis;

    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
       tugas;

    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
       Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang pelaksanaan dan pengawasan;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang pelaksanaan dan pengawasan;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
       lembaga dan instansi lain di bidang pelaksanaan dan
       pengawasan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
   pelaksanaan dan pengawasan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
   tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
   Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 

Paragraf 4
Bidang Pemetaan dan Pengukuran

Pasal 33

Bidang Pemetaan dan Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang pemetaan dan pengukuran.


Pasal 34

Rincian tugas Bidang Pemetaan dan Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pelaksanaan pemetaan dan pengukuran sebagai bagian dari
   kebutuhan bidang tata ruang, permukiman dan tata bangunan;

c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait pemetaan
   dan pengukuran;

d. pelaksanaan peninjauan lokasi;

e. pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin
   lokasi yang diterbitkan.

Pasal 35

(1) Seksi Pemetaan mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program  dan
       petunjuk teknis di bidang pemetaan;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang pemetaan;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
       lembaga dan instansi lain di bidang pemetaan;

    d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
       pemetaan;

    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
       tugas;

    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
       Pemetaan dan Pengukuran sesuai dengan tugas dan
       fungsinya.

(2) Seksi Pengukuran mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program  dan
       petunjuk teknis di bidang pengukuran;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang pengukuran;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
       lembaga dan instansi lain di bidang pengukuran;

    d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
       pengukuran;

    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
       tugas;

    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
       Pemetaan dan Pengukuran sesuai dengan tugas dan
       fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Tata Bangunan

Pasal 36

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang tata bangunan.

Pasal 37

Rincian tugas Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pengawasan dan pengendalian  terhadap pelaksanaan
   pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan di kota;

c. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma,
   Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di kota;

d. pelaksanaan     pengawasan dan pengendalian pembangunan
   kawasan di wilayah kota;

e. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program  pembangunan
   kawasan di kota;

f. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSP di kota;

g. penyusunan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan
   lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria
   nasional;

h. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan dan strategi
   kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan;

i. penyusunan perumusan bahan penetapan kelembagaan
   bangunan gedung di kota;

j. pendataan bangunan gedung;

k. penyusunan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan,
   perumahan, bukan perumahan dan gedung;

l. pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
   bangunan gedung dan lingkungannya;

m. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan
   gedung dan lingkungan;

n. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
   undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan
   bangunan gedung dan lingkungannya;

o. pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan
   pembongkaran bangunan gedung;

p. pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota;

q. pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib
   penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

r. pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan
   perumahan, bukan perumahan dan gedung, baik Badan Usaha
   Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
   koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang
   usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan,
   konsultan, kontraktor dan pengembang di kota;

s. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam
   penyelenggaraan pembangunan perumahan, bukan perumahan
   dan gedung dan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang
   berdampak lokal;

t. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
   pembangunan dan pengelolaan perumahan;

u. penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan
   perumahan setempat dengan acuan umum Standar, Pedoman
   dan Manual (SPM) nasional;

v. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan
   strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan
   perumahan, bukan perumahan dan gedung, pendataan
   perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
   perumahan swadaya;

w. pelaksanaan sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma,
     Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan
     perumahan, bukan perumahan dan gedung swadaya di kota;

x. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait
     dengan pembangunan perumahan, bukan perumahan dan
     gedung swadaya;
y. pembinaan teknis pelaksanaan, penyelenggaraan keserasian
     kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya;

z. pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan
     peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan;

aa. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang
     perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum
     dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota;

bb. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian
     pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
     di kota;

cc. pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa
     bidang perumahan di kota;

dd. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang
     perumahan di kota;

ee. pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan,
     bukan perumahan dan gedung sesuai dengan penataan ruang
     dan penataan pertanahan di kota;

ff. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang
     pembangunan perumahan, bukan perumahan dan gedung sesuai
     dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;

gg. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
     kebijakan kota tentang pembangunan perumahan, bukan
     perumahan dan gedung sesuai dengan penataan ruang dan
     penataan pertanahan;

hh. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan
     perumahan, bukan perumahan dan gedung di kota;

 ii. pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku
     pendukung pembangunan perumahan, bukan perumahan dan
     gedung;

jj. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang
     pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan
     perumahan, bukan perumahan dan gedung;

kk. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota
     tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan
     perumahan, bukan perumahan dan gedung;

ll. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota
    tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan
    perumahan, bukan perumahan dan gedung.
 

Pasal 38

(1) Seksi Perizinan Bangunan mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang perizinan bangunan;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang perizinan bangunan;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
       lembaga dan instansi lain di bidang perizinan bangunan;

    d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
       bidang perizinan bangunan;

    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
       tugas;

    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
       Tata Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi :

    a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang pengendalian bangunan;

    b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
       petunjuk teknis di bidang pengendalian bangunan;

    c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
       lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian bangunan;

    d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
       pengendalian bangunan;

    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
       tugas;

    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
       Tata Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya