Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Alamat :

Jl. Manyar Kertoarjo 6 Surabaya
Telp. (031) 5911110


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 7 Pasal 24)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Ketujuh)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK

Pasal 101

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.  

Pasal 102

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101;

d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 103

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang kesekretariatan.

Pasal 104

Rincian tugas sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, sebagai berikut :

a. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas ;

c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, kearsipan dan perpustakaan;

f. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

h. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi:

1. pendaftaran perubahan alamat;

2. pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;

3. pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;

4. pendaftaran pindah datang antar negara;

5. pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara;

6. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;

7. penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;

8. penatausahaan pendaftaran penduduk.

i. penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi :

1. pencatatan kelahiran;

2. pencatatan lahir mati;

3. pencatatan perkawinan;

4. pencatatan perceraian;

5. pencatatan kematian;

6 pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;

7. pencatatan perubahan nama;

8. pencatatan perubahan status kewarganegaraan;

9 pencatatan peristiwa penting lainnya;

10. pencatatan perubahan dan pembatalan akta;

11. penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;

12. penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

 

Pasal 105

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bidang Pendaftaran Penduduk

Pasal 106

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk.

Pasal 107

Rincian tugas Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, sebagai berikut:

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penyusunan bahan penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota;

c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota;

d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota;

f. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota;

g. pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala
kota.

Pasal 108

(1) Seksi Mutasi WNI dan Orang Asing mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang mutasi WNI dan orang asing;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang mutasi WNI dan orang asing;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang mutasi WNI dan orang asing;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi WNI dan orang asing;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Fasilitasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi kependudukan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi kependudukan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang fasilitasi kependudukan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi kependudukan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 

Paragraf 3
Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan

Pasal 109

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan.


Pasal 110

Rincian tugas Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk
serta perlindungan penduduk skala kota;

d. pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota;

e. pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan
penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;

g. pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan
skala kota;

h. pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan
skala kota;

i. pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan
penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota;

j. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota;

k. penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota;

l. penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan;

m. penyusunan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota;

n. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala kota;

o. penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik;

p. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota;

q. pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

Pasal 111

(1) Seksi Perencanaan Kependudukan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan kependudukan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan kependudukan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan kependudukan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan kependudukan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perkembangan dan Pengendalian Kependudukan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkembangan dan pengendalian kependudukan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkembangan dan pengendalian kependudukan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perkembangan dan pengendalian kependudukan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perkembangan dan pengendalian kependudukan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 4
Bidang Pencatatan Sipil

Pasal 112

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pencatatan sipil.

Pasal 113

Rincian tugas Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, sebagai berikut:

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota;

c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota;

d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota;

f. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota;

g. pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.

Pasal 114

(1) Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelahiran, pengakuan anak dan kematian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Kelahiran, pengakuan anak dan kematian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelahiran, pengakuan anak dan kematian;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kelahiran, pengakuan anak dan kematian;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkawinan, pengesahan anak dan perceraian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkawinan, pengesahan anak dan perceraian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perkawinan, pengesahan anak dan perceraian;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perkawinan, pengesahan anak dan perceraian;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Data dan Informasi

Pasal 115

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang data dan informasi.

 

Pasal 116

Rincian tugas Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

c. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota;

d. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi;

e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota;

f. pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;

g. pembangunan replikasi data kependudukan di kota;

h. pembangunan bank data kependudukan kota;

i. pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan;

j. perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan;

k. penyajian dan diseminasi informasi penduduk;

l. perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota;

m. perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;

n. pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota;

o. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota;

p. pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota;

q. pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.

Pasal 117

(1) Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan penyimpanan data;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan penyimpanan data;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengolahan dan penyimpanan data;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengolahan dan penyimpanan data;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan informasi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan informasi;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan informasi;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pelayanan informasi;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya