Dinas Pertanian

Alamat :

Jl. Pagesangan II/56 Surabaya
Telp. (031) 8282328


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 9 Pasal 26)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Kesembilan)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK

Pasal 132

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Pasal 133

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132;
d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 134

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang kesekretariatan.

Pasal 135

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, sebagai berikut :

a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan
laporan dinas;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;

e. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi.


Pasal 136

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 2
Bidang Perikanan dan Kelautan

Pasal 137

Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 138

Rincian tugas Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, sebagai berikut :

a. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kota;

b. pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kota;

c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kota;

d. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kota;

e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kota;

f. pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;

g. pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kota;

h. pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kota;

i. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan pemerintah
provinsi;

j. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kota;

k. peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang kelautan dan perikanan;

l. pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kota;

m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;

n. pelaksanaan pemetaan potensi sumber daya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kota;

o. pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan kota;

p. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kota;

q. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;

r. pelaksanaan koordinasi antar kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;

s. pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;

t. pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;

u. pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kota;

v. pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kota;

w. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kota;

x. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kota;

y. perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kota;

z. pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumber daya ikan kewenangan kota;

aa. pelaksanaan rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang);

bb. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenangan kota;

cc. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota;

dd. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota;

ee. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan dalam wilayah kota;

ff. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota;

gg. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota;

hh. pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota;

ii. pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kota;

jj. pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir;

kk. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kota;

ll. peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;

mm. pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kota;

nn. pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan kewenangan kota;

oo. pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT ;

pp. penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kota;

qq. pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kota;

rr. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;

ss. pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan perikanan tangkap kewenangan kota;

tt. pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kota;

uu. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kota;

vv. pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan;

ww. pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;

xx. pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT;

yy. pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;

zz. pemberian dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;

aaa. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;

bbb. pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kota;

ccc. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kota;

ddd. pemberian dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;

eee. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;

fff. pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan air laut;

ggg. pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;

hhh. pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan air laut;

iii. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;

jjj. pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;

kkk. pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;

lll. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;

mmm. pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;

nnn. pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;

ooo. pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;

ppp. pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;

qqq. pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota;

rrr. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;

sss. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

ttt. pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit;

uuu. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

vvv. pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota;

www. pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;

xxx. pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;

yyy. pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;

zzz. pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kota;

aaaa. pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;

bbbb. pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;

cccc. pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;

dddd. pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;

eeee. pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;

ffff. pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;

gggg. pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kota.

hhhh. pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.

iiii. pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.

jjjj. pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.

kkkk. pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.

llll. pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.

mmmm. pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

nnnn. pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

oooo. pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.

pppp. pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan.

qqqq. pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

rrrr. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya.

Pasal 139

(1) Seksi Usaha dan Produksi mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha dan produksi;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha dan produksi;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Sumber Daya mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan pengelolaan sumber daya;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan pengelolaan sumber daya;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana prasarana dan pengelolaan sumber daya;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana, prasarana dan pengelolaan sumber daya;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 3
Bidang Peternakan

Pasal 140

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang peternakan.

Pasal 141

Rincian tugas Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, sebagai berikut :

a. penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kota;

b. penetapan peta potensi peternakan wilayah kota;

c. pelaksanaan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;

d. pengembangan lahan hijauan pakan;

e. penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

f. pemberian identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

g. pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

h. pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

i. pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

j. pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

k. pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota;

l. pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

m. pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

n. pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

o. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

p. pelaksanaan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

q. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

r. penerapan kebijakan obat hewan;

s. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota;

t. penerapan standar mutu obat hewan wilayah;

u. pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota;

v. pelaksanaan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;

w. pelaksanaan bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota;

x. pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota;

y. pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kota;

z. pelaksanaan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;

aa. pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota;

bb. pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota;

cc. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kota;

dd. pelaksanaan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota;

ee. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kota;

ff. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kota;

gg. pelaksanaan bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan;

hh. penerapan kebijakan pakan ternak;

ii. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;

jj. pelaksanaan bimbingan standar mutu pakan ternak;

kk. pengawasan mutu pakan ternak;

ll. pelaksanaan bimbingan penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota;

mm. pelaksanaan bimbingan penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota;

nn. pelaksanaan bimbingan penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kota;

oo. pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota;

pp. pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota;

qq. pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kota;

rr. pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota;

ss. penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota;

tt. penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota;

uu. pelaksanaan bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota;

vv. pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota;

ww. pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota;

xx. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;

yy. pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota;

zz. pelaksanaan bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota;

aaa. pelaksanaan bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota;

bbb. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota;

ccc. pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota;

ddd. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota;

eee. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota;

fff. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kota;

ggg. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota;

hhh. pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota;

iii. penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kota;

jjj. pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH;

kkk. pelaksanaan monitoring penerapan persyaratan hygienesanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV;

lll. pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota;

mmm. pelaksanaan bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;

nnn. pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota;

ooo. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota;

ppp. pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota;

qqq. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;

rrr. penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota;

sss. pengawasan urusan kesejahteraan hewan;

ttt. pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner wilayah kota;

uuu. penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota;

vvv. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota;

www. pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota;

xxx. penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota;

yyy. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kota;

zzz. pelaksanaan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan
pelayanan kesehatan hewan;

aaaa. pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota;

bbbb. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);

cccc. pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;

dddd. bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;

eeee. pelaksanaan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;

ffff. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;

gggg. pelaksanaan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);

hhhh. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

iiii. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;

jjjj. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;

kkkk. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;

llll. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;

mmmm. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;

nnnn. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;

oooo. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;

pppp. pelaksanaan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;

qqqq. penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota;

rrrr. pelaksanaan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan wilayah kota;

ssss. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;

tttt. pemberian sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota;

uuuu. pemberian sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota;

vvvv. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kota;

wwww. pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit
parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;

xxxx. pelaksanaan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;

yyyy. pelaksanaan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;

zzzz. pemberian sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota;

aaaaa. pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota;

bbbbb. pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta
wilayah kota;

ccccc. pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota;

ddddd. pelaksanaan bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota;

eeeee. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;

fffff. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota;

ggggg. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota;

hhhhh. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota;

iiiii. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kota;

jjjjj. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;

kkkkk. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;

lllll. pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran;

mmmmm.pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;

nnnnn. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;

ooooo. pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota;

ppppp. pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;

qqqqq. pemberian izin praktek dokter hewan;

rrrrr. pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;

sssss. pendaftaran usaha peternakan;

ttttt. pemberian izin usaha RPH/RPU;

uuuuu. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;

vvvvv. pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan wilayah kota;

wwwww. pengembangan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai standar wilayah kota;

xxxxx. pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kota;

yyyyy. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota;

zzzzz. pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;

aaaaaa. pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;

bbbbbb. pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota;

cccccc. pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kota;

dddddd. pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;

eeeeee. pelaksanaan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota;

ffffff. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota;

gggggg. penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota;

hhhhhh. pelaksanaan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota;

iiiiii. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kota;

jjjjjj. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota;

kkkkkk. pelaksanaan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota;

llllll. pelaksanaan promosi komoditas peternakan wilayah kota;

mmmmmm. pelaksanaan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota;

nnnnnn. pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota;

oooooo. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;

pppppp. pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan kesehatan hewan;

qqqqqq. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota;

rrrrrr. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota;

ssssss. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota;

tttttt. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota;

uuuuuu pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota;

vvvvvv. pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota;

wwwwww. pelaksanaan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota;

xxxxxx. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota;

yyyyyy. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota;

zzzzzz. pelaksanaan bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota;

aaaaaaa. pelaksanaan promosi komoditas peternakan wilayah kota;

bbbbbbb. penyebarluasan informasi pasar wilayah kota;

ccccccc. penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota;

ddddddd. pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota;

eeeeeee. pelaksanaan bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota;

fffffff. pelaksanaan bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota;

ggggggg. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya.

Pasal 142

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Usaha dan Produksi Peternakan mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi peternakan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi peternakan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha dan produksi peternakan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha dan produksi peternakan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 4
Bidang Pertanian dan Kehutanan

Pasal 143

Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pertanian dan kehutanan.

Pasal 144

Rincian tugas Bidang Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, sebagai berikut :

a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan masyarakat skala kota;

b. penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan masyarakat skala kota;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan masyarakat skala kota;

d. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota;

e. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota;

f. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota;

g. pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota;

h. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota;

i. pengembangan lahan pertanian wilayah kota;

j. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota;

k. penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota;

l. penetapan sasaran areal tanam wilayah kota;

m. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota;

n. pemberian bimbingan penggunaan pupuk;

o. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota;

p. pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

q. pemberian bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;

r. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;

s. pemberian bimbingan penerapan standar mutu pupuk;

t. pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota;

u. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota;

v. pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;

w. pemberian bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;

x. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;

y. pemberian bimbingan penerapan standar mutu pestisida;

z. pemberian bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota;

aa. penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota;

bb. pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota;

cc. pemberian bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota;

dd. pengaturan penggunaan benih wilayah kota;

ee. pembinaan dan pengawasan penangkar benih;

ff. pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;

gg. pemberian bimbingan dan pemantauan produksi benih;

hh. pemberian bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

ii. pemberian izin produksi benih;

jj. pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;

kk. perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;

ll. pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

mm. penetapan sentra produksi benih tanaman;

nn. pengembangan sistem informasi perbenihan;

oo. pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota;

pp. pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

qq. pemberian bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;

rr. pemberian bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;

pp. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah, hama dan penyakit tanaman di wilayah kota;

qq. pemberian izin usaha holtikultura wilayah kota;

rr. pemantauan dan pengawasan izin usaha holtikultura wilayah kota;

vv. pemberian bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan holtikultura wilayah kota;

ww. pemberian bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah kota;

xx. pemberian bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota;

yy. pemberian bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah kota;

zz. pemberian bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah kota;

aaa. penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;

bbb. pemberian bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah kota;

ccc. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota;

ddd. pemberian bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota;

eee. pemberian bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah kota;

fff. promosi komoditas tanaman pangan dan holtikultura wilayah kota;

ggg. penyebarluasan informasi pasar wilayah kota;

hhh. pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan holtikultura wilayah kota;

iii. pemberian bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota;

jjj. pemberian bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota;

kkk. penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;

lll. pemberian bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;

mmm. pengusulan penunjukan kawasan hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;

nnn. pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan
pertimbangan gubernur;

ooo. pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;

ppp. pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan institusi wilayah pengelolaan hutan;

qqq. pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi;

rrr. penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota;

sss. penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota;

ttt. pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu;

uuu. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota;

vvv. pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;

www. pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota;

xxx. penetapan lahan kritis skala kota;

yyy. pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;

zzz. pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota;

aaaa. pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;

bbbb. inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;

cccc. pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kota;

dddd. pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES;

eeee. pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kota;

ffff. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota;

gggg. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota;

hhhh. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;

iiii. penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian;

jjjj. penetapan pihah-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat;

kkkk. pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh Lurah dan
Camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam;

llll. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya.


Pasal 145

(1) Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan dan holtikultura;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan dan holtikultura;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tanaman pangan dan holtikultura;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang tanaman pangan dan holtikultura;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kehutanan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kehutanan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kehutanan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kehutanan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya