Dinas Perhubungan

Alamat :

Jl. Dukuh Menanggal No.1 Surabaya
Telp. (031) 8295335, 8295324 Psw. 10


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 10 Pasal 27)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Kesepuluh)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK

Pasal 146

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Pasal 147

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146;

d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 148

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang kesekretariatan.

Pasal 149

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, sebagai berikut :

a. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;

b. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;

c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;

f. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

h. pelaksanaan administrasi perizinan/pemberian rekomendasi;

i. penilaian angka kredit jabatan fungsional;

j. pemrosesan administrasi pemberian izin (rekomendasi) kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;

k. pemrosesan administrasi pemberian izin (rekomendasi) kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;

l. pemrosesan administrasi pemberian Izin (rekomendasi) kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;

m. pemrosesan administrasi pemberian izin (rekomendasi) kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;

n. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kota;

o. pemrosesan administrasi penetapan izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;

p. pemrosesan administrasi pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;

q. pemrosesan administrasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;

r. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;

s. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;

t. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;

u. pemrosesan administrasi pemberian izin trayek angkutan kota;

v. pemrosesan administrasi pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota;

w. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;

x. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha angkutan pariwisata;

y. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha angkutan barang;

z. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;

aa. pemrosesan administrasi pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota;

bb. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);

cc. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;

dd. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara;

ee. pemrosesan administrasi pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;

ff. pemrosesan administrasi penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kota;

gg. pemrosesan administrasi pemberian izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota;

hh. pemrosesan administrasi pemberian surat izin berlayar kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);

ii. pemrosesan administrasi pemberian surat izin berlayar;

jj. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional;

kk. pemrosesan administrasi penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;

ll. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;

mm. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;

nn. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;

oo. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;

pp. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota setempat;

qq. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat;

rr. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha tally di pelabuhan;

ss. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;

tt. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder;

uu. pemrosesan administrasi perizinan angkutan umum.

Pasal 150

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi

Pasal 151

Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang sarana dan prasarana transportasi.

Pasal 152

Rincian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pengadaan kapal SDP;

c. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;

d. pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan transportasi;

e. pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;

f. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal;

g. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;

h. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal;

i. pelaksanaan pengukuran kapal;

j. penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;

k. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal;

l. penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;

m. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;

n. penetapan DUKS di pelabuhan lokal;

o. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kota);

p. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kota;

q. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;

r. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;

s. pelaksanaan pengukuran kapal;

t. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kota;

u. penetapan rencana induk pelabuhan lokal.

Pasal 153

(1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana transportasi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana transportasi;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan sarana dan prasarana transportasi;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan sarana dan prasarana transportasi;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Lalu Lintas

Pasal 154

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas.


Pasal 155

Rincian tugas Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota;

c. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota;

d. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota;

e. penyelenggaraan andalalin di jalan kota;

f. penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota;

g. penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 156

(1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen lalu lintas;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen lalu lintas;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang manajemen lalu lintas;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen lalu lintas;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rekayasa lalu lintas;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rekayasa lalu lintas;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rekayasa lalu lintas;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rekayasa lalu lintas;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Angkutan

Pasal 157

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan.

Pasal 158

Rincian tugas Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota;

c. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;

d. perumusan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam kota;

e. perumusan bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota;

f. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kota;

g. penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota;

h. perumusan bahan penetapan lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota;

i. penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;

j. penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;

k. penyusunan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kota;

l. perumusan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota;

m. perumusan bahan penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kota;

n. perumusan bahan penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kota;

o. pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota;

p. penyusunan rencana induk perkeretaapian kota;

q. pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi :

1. penyusunan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota;

2. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa;

r. perumusan bahan penetapan jalur kereta api khusus jaringan dalam wilayah kota;

s. perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam kota;

t. perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kota;

u. perumusan bahan penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kota;

v. perumusan bahan penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota;

w. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):

x. penerbitan pas perairan daratan;

y. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;

z. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;

aa. penerbitan dokumen pengawakan kapal;

bb. kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut:

cc. penerbitan pas kecil;

dd. pencatatan kapal dalam buku register pas kecil;

ee. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;

ff. penerbitan dokumen pengawakan kapal;

gg. pengelolaan pelabuhan lokal lama;

hh. perumusan bahan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;

ii. perumusan bahan penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;

jj. perumusan bahan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;

kk. perumusan bahan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;

ll. perumusan bahan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota;

mm. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota;

nn. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota;

oo. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat;

pp. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat;

qq. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara

rr. pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;

ss. pemberian izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;

tt. pemberian izin kegiatan pengerukan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal;

uu. pemberian izin kegiatan reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal.

Pasal 159

(1) Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan darat;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan darat;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan darat;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan darat;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Angkutan Laut dan Udara mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan laut dan udara;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan laut dan udara;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan laut dan udara;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan laut dan udara;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian dan Operasional

Pasal 160

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengendalian dan operasional.

Pasal 161

Rincian tugas Bidang Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;

c. pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;

d. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;

e. pelaksanaan penyidikan pelanggaran :

1. perda kota bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala;

f. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota;

g. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;

h. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota;

i. pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota;

j. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;

k. pemantauan kualitas emisi sumber bergerak skala kota;

l. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama skala berkala;

m. pengoperasian terminal angkutan barang.

Pasal 162

(1) Seksi Penertiban mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penertiban;


b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penertiban;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penertiban;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penertiban;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengawasan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional sesuai dengantugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya