Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Alamat :

Jl. Arif Rahman Hakim 99 Surabaya
Telp. (031) 5945343


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 11 Pasal 28)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Kesebelas)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 163

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian.

 

Pasal 164

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163;

d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 1
Sekretariat

 

Pasal 165

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang kesekretariatan.

 

Pasal 166

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, sebagai berikut :

a. Pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi bidang perdagangan, perindustrian, pameran dan Wajib Daftar Perusahaan (WDP);

b. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;

c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;

f. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

h. pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dan penyiapan perangkat hukum;

i. pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;

j. pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota;

k. pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.

 

Pasal 167

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 2
Bidang Perdagangan

 

Pasal 168

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang perdagangan.

 

Pasal 169

Rincian tugas Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota;

c. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum
di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman;

d. pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) skala lokal;

e. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota;

f. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;

g. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;

h. pelaksanaan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;

i. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;

j. pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;

k. pengusulan pembentukan BPSK di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;

l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;

m. pelaksanaan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
n. pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;

o. pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;

p. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;

q. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;

r. pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kota;

s. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kota;

t. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;

u. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota;

v. pelaksanaan fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;

w. pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;

x. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota;

y. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI;

z. pembinaan operasional reparatir UTTP;

 

aa. pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML;

bb. penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;

cc. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota;

dd. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;

ee. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;

ff. penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;

gg. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota;

hh. pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis,
sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;

ii. pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;

jj. pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;

kk. penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kota;

ll. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang;

mm. pelaksanaan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk;

nn. penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API;

oo. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;

pp. penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;

qq. pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota;

rr. pelaksanaan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;

ss. pelaksanaan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;


tt. pelaksanaan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral;

uu. pelaksanaan monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard;

vv. penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota;

ww. pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota;

xx. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;

yy. pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;

zz. pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota;

aaa. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota;

bbb. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota.

 

Pasal 170

(1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan dalam negeri;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan dalam negeri;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan luar negeri;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan luar negeri;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan luar negeri;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan luar negeri;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 3
Bidang Industri

 

Pasal 171

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang industri.

 

Pasal 172

Rincian tugas Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;

c. penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi sampai dengan Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;


d. penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi;

e. penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota;

f. penetapan bidang usaha industri prioritas kota;

g. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota;


h. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota;

i. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota;

j. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;

k. pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;

l. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota;

m. pelaksanaan kerjasama bidang standarisasi tingkat kota;

n. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota;

o. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota;

p. pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota;

q. pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota;

r. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota;

s. pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota;


t. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota;

u. pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota;

v. pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi;

w. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota;

x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

 

Pasal 173

(1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;


b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;


c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 4
Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan

 

Pasal 174

Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang promosi dan pendaftaran perusahaan.

 

Pasal 175

Rincian tugas Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota;

c. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota;

d. pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana penunjang perdagangan (jasa pameran/konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;

f. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kota;

g. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan skala kota.

h. penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;

i. promosi produk industri kota.

 

Pasal 176

(1) Seksi Promosi mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi;


d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendaftaran perusahaan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendaftaran perusahaan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendaftaran perusahaan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pendaftaran perusahaan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya