Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Alamat :

Jl. Jimerto 25-27 Lt. I-II
Telp. (031) 5312144 Psw. 328
Telp. (031) 5351487


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 13 Pasal 30)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Ketigabelas)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 


 DAFTAR UPTD
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

UPTD
KECAMATAN
ALAMAT
NO. TELP / FAX
SURABAYA 1
BUBUTAN
PABEAN CANTIKAN
KREMBANGAN
SEMAMPIR
JL. JAKARTA BARAT NO. 2A
TLP. 031 3298091
FAX. 031 5423290
SURABAYA 2
TEGALSARI
SIMOKERTO
GENTENG
JL. TAMBAK REJO V/3
TLP. 031 3771012
FAX. 031 3770936
SURABAYA 3
GUBENG
TAMBAKSARI
BULAK
KENJERAN
JL. SUKODAMI NO. 1
TLP. 031 5941436
FAX. 031 5990225
SURABAYA 4
ASEM ROWO
SUKOMANUNGGAL
SAWAHAN
DUKUH PAKIS
JL. DUKUH KUPANG BARAT 1/25
TLP. 031 5688116
SURABAYA 5
PAKAL
BENOWO
TANDES
SAMBIKEREP
JL. DARMO INDAH BARAT V/1
TLP. 031 7329474
SURABAYA 6
KARANGPILANG
WIYUNG
LAKARSANTRI
JAMBANGAN
JL. RAYA WIYUNG NO. 89
TLP. 031 7665094
SURABAYA 7
GAYUNGAN
WONOKROMO
WONOCOLO
TENGGILIS MEJOYO
JL. JEMURSARI UTARA V/11
TLP. 031 8419985
SURABAYA 8
GUNUNG ANYAR
RUNGKUT
MULYOREJO
SUKOLILO
JL. RUNGKUT ASRI TIMUR XVIII/2
     RK 5 L NO. 9
TLP. 031 8791777

 

TUGAS POKOK

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 191

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.Bagian Ketigabelas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuanga

Pasal 192

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dalam Pasal 191;

d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 193

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang kesekretariatan.

Pasal 194

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, sebagai berikut :

a. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan laporan Dinas;

c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;

f. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

h. pelaksanaan administrasi perizinan/pemberian rekomendasi;

i. pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dan penyiapan perangkat hukum;

j. penilaian angka kredit jabatan fungsional;

k. pelaksanaan pelayanan porporasi berkaitan dengan pemungutan pajak;

l. pelaksanaan fasilitasi implementasi rencana tindak kota;

m. penyusunan perumusan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;

n. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.

Pasal 195

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(3) Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan perencanaan kegiatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan perencanaan kegiatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyusunan perencanaan kegiatan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan perencanaan kegiatan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 2
Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Pasal 196

Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang pendapatan pajak daerah.

Pasal 197

Rincian tugas Bidang Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan pajak daerah;

c. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;

d. pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kota.

Pasal 198

(1) Seksi Pajak Hotel dan Restoran mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Seksi Pajak Hiburan dan Reklame mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(3) Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 3
Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Pasal 199

Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan.

Pasal 200

Rincian tugas Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 sebagai berikut :

a. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan retribusi daerah;

b. fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah;

c. pembinaan dan pengawasan retribusi daerah skala kota;

d. pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota;

e. pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota;

f. usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK;

g. penyiapan data realisasi penerima DBH kota.

Pasal 201

(1) Seksi Perimbangan Pajak mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan pajak;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan pajak;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan pajak;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan pajak;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Seksi Perimbangan Bukan Pajak mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan bukan pajak;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan bukan pajak;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(3) Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lain-lain pendapatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lain-lain pendapatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang lain-lain pendapatan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang lain-lain pendapatan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 4
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 202

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang anggaran dan perbendaharaan.

Pasal 203

Rincian tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, sebagai berikut :

a. penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD;

b. perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota;
 
c. penyusunan perumusan bahan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;

d. pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota;

e. pengelolaan DAU kota;

f. pengelolaan DAK.


Pasal 204

(1) Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran pendapatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran pendapatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang anggaran pendapatan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran pendapatan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Seksi Anggaran Belanja mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran belanja;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran belanja;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang anggaran belanja;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran belanja;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(3) Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perbendaharaan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 5
Bidang Kas dan Akuntansi

Pasal 205

Bidang Kas dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang kas dan akuntansi.

Pasal 206

Rincian tugas Bidang Kas dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, sebagai berikut :

a. pelaporan pengelolaan DAU kota;

b. pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK;

c. pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH;

d. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota;

e. penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota;

f. penyusunan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama.


Pasal 207

(1) Seksi Kas mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kas;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kas;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kas;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kas;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Seksi Akuntansi mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang akuntansi;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang evaluasi dan pelaporan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang evaluasi dan pelaporan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya