Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan BOPDA dan BOS

Untuk menunjang operasional sekolah terdapat anggaran BOS Nasional dan BOPDA.

1.
Alokasi anggaran BOPDA ada di masing-masing sekolah dengan perhitungan :
jumlah siswa x 12 bulan x dana BOPDA.
Misal : Sekolah SD "X" jumlah siswanya 100, maka alokasi dana BOPDA
sebesar : Rp. 29.000 x 12 bulan x 100 siswa = Rp. 348.000.000/th

2.
Untuk sekolah negeri alokasi sebesar contoh dimaksud dipergunakan untuk biaya operasiona! sekolah dan dikinerjakan pada rencana anggaran sekolah seperti :
 -
Biaya penerimaan siswa baru
 -
Biaya ujian/ulangan
 -
Biaya penambahan jam pelajaran/les
 -
Biaya pelaksanaan ekstrakurikuler
 -
Pemeliharaan barang/jasa (komputer. mebelair, gedung)
 -
insentif guru
 -
Biaya cetak dan penggandaan buku
 -
Dan lain-lain sesuai kebutuhan operasional sekolah.
   
 
BOPDA tidak diperkenankan untuk biaya investasi seperti membangun gedung.

Kebutuhan operasional sekolah yang tidak dipenuhi oleh BOPDA dapat dipenuhi oleh anggaran BOS Nasional. Dan apabila masih terdapat kekurangan dalam operasional sekolah. maka sekolah diharuskan mengirimkan proposal kepada Dinas Pendidikan.

3.Untuk sekolah swasta, dilaksanakan melalui mekanisme hibah :
 -
Sekolah swasta mengajukan proposal sesuai rencana kegiatan sekolah kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Pendidikan.
 -
Kepala Dinas pendidikan melakukan verifikasi, selanjutnya diajukan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan.
 -Pihak sekolah mempertanggungjawabkan sesuai proposal.
   
4.Peran Bapak / Ibu RT dan RW terhadap BOPDA adalah :
 a.
Memberikan informasi kepada vvarga bahwa untuk sekolah tidak lagi dipungut biaya kecuali jenjang SMA hanya untuk siswa dari keluarga tidak mampu.
 b.
Untuk anak usia sekolah SD dan SMP yang tidak sekolah, pengurus RT dan RW setempat untuk menginventarisir data dan dikirim kepada Walikota Cq. Bappeko atau Dinas Pendidikan untuk dilakukan koordinasi dan verifikasi mengenai tindak lanjutnya (melalui sekolah formal atau non formal).

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya