Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Alamat :

Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
Telp. (031) 5312144 Psw. 528


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 18 Pasal 35)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Kedelapanbelas)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK


Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Pasal 267

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan bangunan dan tanah.

Pasal 268

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan bangunan dan tanah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267;

d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 269

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah di bidang kesekretariatan.

Pasal 270

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, sebagai berikut :

a. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;

b. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;

c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;

f. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

h. pembentukan Tim Penilai Tanah dan atau Bangunan;

i. penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dan atau bangunan dari Lembaga/Tim Penilai Tanah dan bangunan;

j. penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan dan instansi terkait;

k. pemberian izin/pinjam pakai/sewa, pemakaian tanah, bangunan dan rumah.

Pasal 271

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 2
Bidang Pengadaan dan Pengamanan

Pasal 272

Bidang Pengadaan dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah di bidang pengadaan dan pengamanan.

Pasal 273

Rincian tugas Bidang Pengadaan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. penyusunan lokasi;

c. pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan inventarisasi;

e. pelaksanaan musyawarah;

f. penyusunan bentuk dan besarnya ganti kerugian;

g. pelaksanaan pemberian ganti kerugian;

h. pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota;

i. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota;

j. pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bantuan pusat.

Pasal 274

(1) Seksi Pengadaan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengadaan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Seksi Pengamanan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengamanan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengamanan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 3
Bidang Pemanfaatan Tanah

Pasal 275

Bidang Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah bidang pemanfaatan tanah.

Pasal 276

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pembentukan tim koordinasi tingkat kota;

c. pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota;

d. pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah;

e. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah berupa tanah;

f. pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah berupa tanah.

Pasal 277

(1) Seksi Pemanfaatan Tanah I mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tanah I;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tanah I;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan tanah I;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan tanah I;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Seksi Pemanfaatan Tanah II mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tanah II;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tanah II;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan tanah II;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan tanah II;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(3) Seksi Gambar dan Pemetaan mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang gambar dan pemetaan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang gambar dan pemetaan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang gambar dan pemetaan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang gambar dan pemetaan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 4
Bidang Pemanfaatan Bangunan

Pasal 278

Bidang Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah di bidang pemanfaatan bangunan.

Pasal 279

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota di luar gedung dan rumah yang dikelola oleh SKPD;

c. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah berupa bangunan;

d. pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah berupa bangunan;

e. penetapan kebijakan pengelolaan BLU kota;

f. pengawasan BLU kota;

g. penetapan harga sewa rumah;

h. pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus;

i. penyediaan tanah Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.

Pasal 280

(1) Seksi Pemanfaatan Rumah I mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan rumah I;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan rumah I;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan rumah I;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan rumah I;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Seksi Pemanfaatan Rumah II dan Bangunan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan rumah II dan bangunan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan rumah II dan bangunan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan rumah II dan bangunan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rumah dan bangunan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 5
Bidang Pengendalian

Pasal 281

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah di bidang pengendalian.

Pasal 282

Rincian tugas Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, sebagai berikut :

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. pelaksanaan penyuluhan;

c. penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian;

d. penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan;

e. penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa;

f. pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya;

h. pelaksanaan fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak;

i. pembentukan tim pengawasan pengendalian;

j. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

k. penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian;

l. pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kota;

m. pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.

Pasal 283

(1) Seksi Penyuluhan dan Penertiban mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan penertiban;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan penertiban;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyuluhan dan penertiban;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan dan penertiban;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2) Seksi Penanganan Sengketa Bangunan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanganan sengketa bangunan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanganan sengketa bangunan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanganan sengketa bangunan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan sengketa bangunan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(3) Seksi Penanganan Sengketa Tanah mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanganan sengketa tanah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanganan sengketa tanah;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanganan sengketa tanah;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan sengketa tanah;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya