Badan Lingkungan Hidup





Alamat :

Jl. Jimerto 25-27 Lt. IV Surabaya
Telp. (031) 5312144 Psw. 570
Fax. (031) 5472924


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (5))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 37)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab II Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab III Bagian Kesatu)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Badan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang :

  • Kesehatan;
  • Pekerjaan Umum;
  • Perhubungan;
  • Lingkungan Hidup;
  • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  • Pemberdayaan Masyarakat;
  • Komunikasi dan Informatika;
  • Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  • Perindustrian.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang ketatausahaan.
Rincian tugas Sekretariat, sebagai berikut :

  • pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan;
  • pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  • pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  • pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
  • pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  • pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum;
  • penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
  • penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
  • pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya;
  • pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
  • penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
  • pemberian izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota;
  • pemberian izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
  • pemberian izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  • pemberian izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan;
  • pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  • pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
  • pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota;
  • pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota;
  • pemberian izin Gangguan;
  • pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota;
  • pemberian rekomendasi lokasi tempat penyimpanan migas;
  • pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota;
  • pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  • pemberian izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  • pemberian izin kegiatan pengerukan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal;
  • pemberian izin kegiatan reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pengendalian dampak lingkungan.
Rincian tugas Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai berikut:

  • penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota;
  • pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota;
  • pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pedoman dan Manual (SPM);
  • penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  • pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
  • pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota;
  • pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota;
  • pengelolaan kualitas air skala kota;
  • penetapan kelas air pada sumber air skala kota;
  • pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota;
  • pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota;
  • pemantauan kualitas udara ambien emisi sumber tidak bergerak skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota;
  • pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota;
  • pemantauan kualitas udara ambien dalam ruangan;
  • penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  • penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota;
  • pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota;
  • pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota;
  • penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
  • penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
  • pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota;
  • pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota;
  • penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota;
  • pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota;
  • pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
  • pelaksanaan bimbingan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) di bidang peternakan wilayah kota;
  • bimbingan pelaksanaan amdal di bidang peternakan, tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.

Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan.
Rincian tugas Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan sebagai berikut:

  • pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban;
  • pelaksanaan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
  • penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di kota;
  • penyusunan peraturan daerah mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar, Pedoman dan Manual (SPM) yang disusun pemerintah dan pemerintah provinsi;
  • penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah kota;
  • pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah kota;
  • pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang utuh di wilayahnya;
  • penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
  • penyelenggaraan bantuan teknis pada Kecamatan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
  • pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan skala kota;
  • penyusunan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota;
  • pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
  • penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
  • pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota;
  • penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang air tanah;
  • penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota;
  • penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota;
  • penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kota;
  • pengelolaan data dan informasi air tanah serta pengusahaan air tanah di wilayah kota;
  • penetapan potensi air tanah di wilayah kota;
  • pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kota;
  • pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota;
  • penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota;
  • penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
  • penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
  • penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota;
  • pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota;
  • pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota;
  • pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota;
  • pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
  • penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota.

Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang penanggulangan dampak lingkungan.
Rincian tugas Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan sebagai berikut:

  • penyelesaian masalah lingkungan di wilayah kota;
  • pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota;
  • penyelesaian masalah pelayanan lingkungan kota;
  • pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah kota;
  • pelaksanaan monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di kota;
  • pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota;
  • pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kota;
  • pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota;
  • pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota;
  • pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kota;
  • pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  • penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
  • pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota;
  • pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kota;
  • pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota;
  • penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
  • pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota;
  • pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota;
  • penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
  • penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota;
  • penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota;
  • penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota;
  • pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota;
  • penegakan hukum lingkungan skala kota;
  • penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
  • penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota;
  • pemantauan dampak deposisi asam skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota;
  • pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota.

FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

  • perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
  • pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
  • pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  • pengelolaan ketatausahaan;
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan pelaksanan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan ;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan;
  • menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan analisa pencegahan dampak lingkungan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Peningkatan dan Penyuluhan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang investigasi dan evaluasi;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang investigasi dan evaluasi;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang investigasi dan evaluasi;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang investigasi dan evaluasi;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan dan penindakan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan dan penindakan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanggulangan dan penindakan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanggulangan dan penindakan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya