Badan Lingkungan Hidup





Alamat :

Jl. Jimerto 25-27 Lt. IV Surabaya
Telp. (031) 5312144 Psw. 570
Fax. (031) 5472924


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (5))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 37)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab II Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab III Bagian Kesatu)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Badan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang :

  • Kesehatan;
  • Pekerjaan Umum;
  • Perhubungan;
  • Lingkungan Hidup;
  • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  • Pemberdayaan Masyarakat;
  • Komunikasi dan Informatika;
  • Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  • Perindustrian.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang ketatausahaan.
Rincian tugas Sekretariat, sebagai berikut :

  • pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan;
  • pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  • pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  • pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
  • pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  • pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum;
  • penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
  • penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
  • pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya;
  • pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
  • penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
  • pemberian izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota;
  • pemberian izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
  • pemberian izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  • pemberian izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan;
  • pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  • pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
  • pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota;
  • pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota;
  • pemberian izin Gangguan;
  • pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota;
  • pemberian rekomendasi lokasi tempat penyimpanan migas;
  • pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota;
  • pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  • pemberian izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  • pemberian izin kegiatan pengerukan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal;
  • pemberian izin kegiatan reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan <