Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Alamat :

Jl. Jaksa Agung Suprapto 2 - 4 Surabaya
Telp. (031) 5312144 Psw. 120


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (5))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Keempat Paragraf 3 Pasal 38)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab II Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab III Bagian Kedua)
 

STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS POKOK


Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang :

  • Pekerjaan Umum;
  • Sosial;
  • Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  • Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  • Perdagangan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang ketatausahaan.
Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:

  • pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Badan;
  • pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  • pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  • pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
  • pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  • pemberian izin survey/penelitian dan rekomendasi pendirian tempat ibadah serta pemberitahuan keberadaan organisasi kemasyarakatan;
  • peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
  • peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
  • peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;
  • peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala kota.

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang kesatuan bangsa.
Rincian tugas Bidang Kesatuan Bangsa sebagai berikut:

  • penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi), di bidang wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
  • pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
  • pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang bina masyarakat (partai politik, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat) skala kota;
  • pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat (partai politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat), perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat (partai politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat), perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
  • pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
  • pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
  • peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, skala kota;
  • pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, skala kota;
  • pelaksanaan identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat kota;
  • pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota;
  • pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Bidang Penanganan Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang penanganan strategis.
Rincian tugas Bidang Penanganan Strategis sebagai berikut:

  • penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara skala kota;
  • pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara skala kota;
  • pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat (tapol, napol), perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
  • pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat (tapol dan napol), perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat (tapol dan napol), perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
  • pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, lembaga asing dan tempat usaha kepariwisataan (hiburan umum) skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;
  • pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi), fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;
  • pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala kota;
  • pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala kota;
  • pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang perlindungan masyarakat.
Rincian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

  • penanganan bencana alam tingkat kota;
  • penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan tingkat kota;
  • penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang, bela negara, skala kota;
  • pelaksanaan kegiatan di bidang bela negara skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang bela negara skala kota;
  • pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang bela negara skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang bina masyarakat (pam swakarsa) skala kota;
  • pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat (PAM swakarsa), perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
  • pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat (PAM swakarsa), perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
  • pelaksanaan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada (personil pengamanan) skala kota;
  • penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang perlindungan masyarakat;
  • pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait skala kota;
  • penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota;
  • penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kota;
  • penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota;
  • penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota.

FUNGSI


Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

  • perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  • pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  • pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  • pengelolaan ketatausahaan;
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi hubungan antar lembaga;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi hubungan antar lembaga;
  • menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang fasilitasi hubungan antar lembaga;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi hubungan antar lembaga;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Fasilitasi Politik mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi politik;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi politik;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang fasilitasi politik;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi politik;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kewaspadaan nasional;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kewaspadaan nasional;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kewaspadaan nasional;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kewaspadaan nasional;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Strategis sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanganan konflik;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanganan konflik;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanganan konflik;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan konflik;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanggulangan bencana;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bela negara;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bela negara;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bela negara;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang bela negara;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya