Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Alamat :

Jl. Nginden Permata No. 1 Surabaya
Telp. (031) 5929102, 5929103


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (5))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Keempat Paragraf 4 Pasal 39)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab II Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab III Bagian Ketiga)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang :

  • Pendidikan;
  • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  • Ketenagakerjaan;
  • Pemberdayaan Masyarakat;
  • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang ketatausahaan.
Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:

  • pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan badan;
  • pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  • pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  • pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
  • pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  • penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  • pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan alokon.

Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang ketahanan ekonomi.
Rincian tugas Bidang Ketahanan Ekonomi sebagai berikut:

  • pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan Teknologi Tepat Guna skala kota;
  • penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;
  • penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;
  • penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;
  • penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;
  • penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kota;
  • pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota;
  • penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota;
  • monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan masyarakat.
Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

  • penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil Kelurahan skala kota;
  • pelaksanaan pengolahan data profil Kelurahan skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil Kelurahan skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;
  • penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota;
  • penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota;
  • pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota;
  • pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan perempuan.
Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

  • pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota;
  • pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota;
  • pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota;
  • pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota;
  • pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia dan politik skala kota;
  • pelaksanaan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota;
  • penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;
  • pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;
  • penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan skala kota;
  • pelaksanaan fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan skala kota;
  • pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
  • penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
  • pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
  • pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
  • pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
  • pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
  • pelaksanaan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kota;
  • penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional;
  • pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota;
  • pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak;
  • pelaksanaan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota;
  • pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kota;
  • penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota;
  • pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota;
  • pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Rincian tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut:

  • pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan/penyelenggara pendidikan non formal (Pendidikan Anak Usia Dini/bundanya);
  • penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota;
  • penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
  • penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit skala kota;
  • penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
  • penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
  • pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
  • pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana;
  • pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
  • perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana;
  • penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
  • penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
  • pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
  • peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
  • penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota;
  • pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota;
  • penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota;
  • pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota;
  • pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program Keluarga Berencana;
  • penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota.
  • penetapan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
  • penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
  • penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
  • penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
  • penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
  • pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
  • penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;
  • penetapan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota.
  • pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
  • penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
  • penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
  • penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota;
  • penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota;
  • pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
  • pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
  • pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota;
  • pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota;
  • pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota;
  • peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota;
  • penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota;
  • penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota;
  • pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana;
  • penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional;
  • penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana;
  • pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian;
  • penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program Keluarga Berencana nasional;
  • pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program Keluarga Berencana nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  • penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana;
  • penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana;
  • penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional;
  • pelaksanaan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional;
  • pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian;
  • penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana nasional di kota;
  • pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
  • pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota;
  • pendayagunaan Sumber Daya Manusia program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia program yang dibutuhkan kota;
  • pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia;
  • penyelenggaraan operasional advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;
  • penetapan perkiraan sasaran advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;
  • penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;
  • pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta konseling program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
  • pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program Keluarga Berencana;
  • pemanfaatan prototipe program Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
  • pelaksanaan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi;
  • penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota;
  • penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota;
  • pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program Keluarga Berencana nasional;
  • pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
  • pengelolaan data dan informasi program Keluarga Berencana nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
  • pemanfaatan data dan informasi program Keluarga Berencana nasional untuk mendukung pembangunan daerah;
  • pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
  • pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota;
  • penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota;
  • monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program Keluarga Berencana nasional di kota.

FUNGSI


Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

  • perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
  • pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
  • pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  • pengelolaan ketatausahaan;
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  • menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Peran Aktif Perempuan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peran aktif perempuan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peran aktif perempuan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peran aktif perempuan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang peran aktif perempuan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan pemberdayaan perempuan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan pemberdayaan perempuan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan pemberdayaan perempuan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan pemberdayaan perempuan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga berencana;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga berencana;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keluarga berencana;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keluarga berencana;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Keluarga Sejahtera;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Keluarga Sejahtera;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keluarga Sejahtera;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan Keluarga Sejahtera;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya