Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal

Alamat :

Jl. Kasuari No. 1 Surabaya
Telp. (031) 3553414, 3570668, 3579853
Fax. (031) 3579778


DASAR HUKUM ORGANISASI

  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (5))
  • Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Keempat Paragraf 5 Pasal 40)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab II Pasal 2)
  • Peraturan Walikota Surabaya No. 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Bab III Bagian Keempat)
 

STRUKTUR ORGANISASI

 

TUGAS POKOK

Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang :

  • Perencanaan Pembangunan;
  • Penanaman Modal;
  • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
  • Perindustrian.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal di bidang ketatausahaan.
Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:

  • pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal;
  • pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  • pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  • pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
  • pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Bidang Kerjasama dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal di bidang kerjasama dan promosi.
Rincian tugas Bidang Kerjasama dan Promosi sebagai berikut:

  • pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota;
  • pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota;
  • pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota;
  • pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
  • pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi skala kota.

Bidang Pelayanan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal di bidang pelayanan dan pengendalian.
Rincian tugas Bidang Pelayanan dan Pengendalian sebagai berikut:

  • pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota;
  • pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota;
  • pelaksanaan konsultasi pelayanan perkotaan skala kota;
  • pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan;
  • pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
  • pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
  • pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi;
  • pelaksanaan pelayanan umum skala kota.

Bidang Pengembangan Potensi Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal di bidang pengembangan potensi investasi.
Rincian tugas Bidang Pengembangan Potensi Investasi sebagai berikut:

  • penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
  • perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
  • pelaksanaan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi:
  • 1)penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
    2)penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
    3)penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota;
    4)penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar;
     usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota;
  • penetapan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  • pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota;
  • pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota;
  • pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota;
  • pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi;
  • pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota;
  • pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah.

FUNGSI 

 

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

  • perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi pelayanan dan penanaman modal;
  • pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang koordinasi pelayanan dan penanaman modal;
  • pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
  • pengelolaan ketatausahaan;
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan pelaksanan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang keuangan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama penanaman modal;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama penanaman modal;
  • menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kerjasama penanaman modal;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kerjasama penanaman modal;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kerjasama dan Promosi sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi penanaman modal;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi penanaman modal;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi penanaman modal;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi penanaman modal;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kerjasama dan Promosi sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pelayanan Investasi mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan investasi;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan investasi;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan investasi;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan investasi;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan sistem informasi;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan sistem informasi;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan data dan sistem informasi;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan data dan sistem informasi;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi Investasi sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Daya Tarik Investasi mempunyai fungsi :

  • menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang daya tarik investasi;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang daya tarik investasi;
  • menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang daya tarik investasi;
  • menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang daya tarik investasi;
  • menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi Investasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wisata & Lokasi Menarik
Sparkling Surabaya