Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI) Bima Arya Sugiarto menyampaikan pesan dan tantangan besar bangsa Indonesia ke depan. Pesan tersebut ia sampaikan kepada 98 wali kota yang hadir dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025, di Convention Hall Grand City, Kamis, (8/5/2025).

Wamendagri Bima Arya mengatakan, tantangan besar yang dimaksud adalah memenuhi target kapasitas fiskal daerah. Di kesempatan ini, ia ingin, setiap daerah di Indonesia mampu untuk memperkuat kapasitas fiskal di daerahnya masing-masing. 

Di kesempatan ini, Bima Arya mengungkapkan, bahwa kapasitas fiskal daerah terkuat di Indonesia saat ini adalah Kota Surabaya. “Saya ingin memberikan semangat kepada Kota Surabaya dengan kapasitas terkuat di Republik Indonesia. Yakni 73 persen Cak Eri (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi) ya PAD-nya (pendapatan asli daerahnya),” ungkap Bima Arya.

Selain Surabaya, Bima Arya juga menyebutkan kota lain yang kapasitas fiskalnya daerahnya kuat. Diantaranya, ada Kota Semarang, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Denpasar, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Batam, dan Kota Medan. 

“Itu adalah kota-kota yang kapasitas fiskal daerahnya kokoh, artinya apa? PAD-nya kuat, dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat. Nah, mimpi kita menuju 2045 adalah 98 kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun, itu target kita,” sebutnya. 

Mantan Wali Kota Bogor itu menegaskan, agar kapasitas fiskal daerah bisa terus meningkat, salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan cara efisiensi. Menurutnya, melalui efisiensi justru akan menguatkan fiskal daerah ke depannya. 

“Efisiensi adalah investasi, efisiensi adalah visi jangka panjang, membangun pendekatan baru, kultur baru, cara baru, menghilangkan yang mubazir agar tercipta ruang fiskal yang kokoh,” tegasnya. 

Di kesempatan ini, ia mengungkapkan, berdasarkan data dari Dirjen Keuangan Daerah RI tentang efisiensi daerah, anggaran perjalanan dinas yang tadinya sekitar Rp44 triliun kini dipangkas menjadi Rp34 triliun. Selain itu, anggaran untuk kegiatan seremonial yang tadinya sekitar Rp48 triliun dikurangi menjadi Rp45 triliun. 

Di momen ini, Bima Arya turut mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, karena telah melakukan banyak efisiensi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. “Kemarin beliau bilang, ada anggaran Rp1 triliun yang dialokasikan untuk mendukung program prioritas, tadinya dialokasikan untuk MBG (Makan Bergizi Gratis), tetapi karena MBG tidak memerlukan APBD dan sepenuhnya dari pusat, maka menurut Wali Kota Surabaya Rp1 triliun yang tadinya untuk MBG dialokasikan untuk membangun sekolah dan sarana prasarananya,” paparnya. 

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan, bahwa berbagai tantangan pengelolaan fiskal diperlukan skala prioritas dalam pengerjaan program-program pembangunan. "Program kerakyatan terutama aspek pendidikan dan kesehatan, harus berjalan beriringan dengan program infrastruktur skala menengah-besar yang membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian," kata Wali Kota Eri.

Dengan demikian, Surabaya diharapkan dapat menjaga level pertumbuhan ekonominya. Pun demikian bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan warga, tetapi juga memastikan keberlanjutan fiskal pemerintah untuk melanjutkan pembangunan bagi masyarakat. 

"Ini semata-mata agar warga Surabaya bisa merasakan dampak pembangunan secara lebih cepat, sekaligus ikhtiar solusi di tengah tantangan pengelolaan fiskal yang tidak mudah," kata dia.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menegaskan perlunya pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui rata-rata. 

Hal ini sebagaimana target pertumbuhan ekonomi cepat sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak luput menjadi perhatian utama. "Itulah mengapa kita perlu terus bergerak kolaboratif. Pemerintah kota tak bisa bekerja sendirian," ujar Wali Kota Eri.

Menurutnya, paradigma pembangunan kota telah berubah total dibanding sebelumnya. Jika dulu pemerintah mengatur pembangunan untuk warga (governing for citizen), tetapi sekarang pembangunan dilakukan bersama warga (governing with citizen). "Maka peran DPRD sangat krusial," imbuhnya.

Demikian dengan pembangunan berbasis batas administrasi wilayah. Dimana pembangunan di Surabaya kini berorientasi pada konsep kawasan dan aglomerasi, bukan lagi berbasis batas administrasi wilayah. "Seperti pada aspek transportasi publik yang membutuhkan integrasi antar-daerah, dan infrastruktur antara Surabaya dan kabupaten/kota di sekitarnya," tandasnya. (*)